Menu

Guna Kemudahan Transaksi Keuangan TKI Taiwan, KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank BRI

 

Taipei, KDEI (30/10/17) -- KDEI Taipei terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Baru-baru ini KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk (Sabtu, 28/10/17) dalam konteks upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Pemanfaatan Jasa-Jasa Perbankan BRI dan Penyediaan Basis Data Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan oleh KDEI Taipei.

Acara tersebut sukses dihadiri sekitar 300 WNI/TKI yang datang dari berbagai penjuru di Taiwan. Acara tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Kartu Pekerja Indonesia (KPI) sebagai salah satu produk Bank BRI yang nantinya dapat digunakan oleh WNI/TKI di Taiwan.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei denganDirektur Institution Bank BRI Sis Apik Wijayanto disaksikan oleh Bapak SuprajartoDirektur Utama Bank BRI, Bapak Herry Sudarmanto Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ibu Srie Agustina Inspektur Jenderal Kemendag,Bapak M.Syist Mewakili Sekjen Kemendag, Ibu Arini Rahyuwati Mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Krishna Syarif Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Turut dihadiri juga anggota delegasi dari masing-masing stakeholder terkait tersebut serta home staf dan lokal staf KDEI Taipei.

Rangkaian kegiatan yang melibatkan ratusan WNI/TKI tersebut diawali dengan Sambutan Kepala KDEI Taipei, Sosialisasi Program dengan pembicara dari perwakilan pemerintah dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, serta Bank BRI.

Dalam pengenalan awal sekilas program Bank BRI disampaikan bahwa KPI sangat bermanfat bagi TKI selain berfungsi sebagai kartu debit juga berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus juga sebagai kartu identitas TKI yang ada di luar negeri. Manfaat lainnya adalah TKI bisa mempunyai akses terhadap kebutuan permodalan, serta produk KPR. Bank BRI melihat bahwa di Taiwan sangat potensial untuk dikembangkan KPI, mengingat jumlah penempatan TKI merupakan terbesar kedua setelah Malaysia saat ini serta potensi devisa yang masuk sangat besar. Selain di Taiwan, Bank BRI ke depan bersama dengan BNP2TKI, kedepannyaakan mengembangkan  KPI di negara-negara lain seperti di Korea, Jepang serta di Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa TKI sebagai pahlawan devisa yang jauh dari keluarga tentunya perlu mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. 

“KDEI di Taipei berupaya hadir pada setiap kesempatan guna memprioritaskan pelayanan TKI/WNI. Bukan hanya perlindungan tetapi kami juga berpikir bagaimana kedepannya. Oleh sebab itu kami bersyukur dan menyambut baik kerjasama dengan Bank BRI yang sebelumnya juga telah dimulai kerjasama Bank BNI dan BPJS Ketenagakerjaan”, ujarnya mengawali sambutannya.

Beliau menegaskan bahwa pelayanan kepada TKI bukan hanya pada saat ini perlindungannya tapi termasuk pada pemberdayaannya yang sampai ke desa-desa. Diharapkan TKI purna nanti kembali membangun desa dengan modal yang telah dimiliki dengan skill yang ditingkatkan di Taiwan guna membangun Indonesia yang lebih baik. 

“Diharapkan dengan pemanfaatan jaringanBank BRI yang tersebar sampai di pelosok daerah di Indonesia serta dukungan kecanggihan teknologi TKI bisa menggunakan transaksi online banking, mengirim uang melalui hanpdhone yang digunakan tentunya akan lebih mudah”, tambahnya

Beliau juga mengharapkan bahwa dengan adanya kerjasama dengan Bank BRI tidak terbatas sebagai pengiriman uang saja, tentunya ke depan diharapkan ada fasilitasi CSR (Corporate Social Responsibility) guna meningkatkan kemampuan dan skill TKI. Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei saat ini terus mendukung mendukung pembelajaran dan peningkatan kemampuan skill TKI bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, misalnya program pendidikan kesetaraan paket A, B, C dan Universitas Terbuka (UT). 

 “Kita menyambut baik dengan adanya Nota Kesepahaman ini, semoga bisa terealisasi secepatnya, karena pertanyaan selanjutnya setelah sebulan dua bulan, dimana TKI bisa dan kapan mendaftar untuk kepesertaan KPI tersebut, ini tentunya menjadi PR kita bersama”, ujarnya mengakhiri sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendag menekankan pentingnya Exit Programbagi TKI agar saat kembali ke Indonesia sudah dapat memulai kegiatan memulai usaha. TKI purna dapat mengembangkan produk yang diperlukan di Taiwan, tentunya menggunakan CSR, selanjutnya dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Taiwan.  Selain itu tentunya perlunya pemanfaatkan keahlian bahasa Mandarin, nantinya di Indonesia dapat membuka pelatihan bahasa mandarin tentunya hal tersebut perlu juga pendampingan dan fasilitasi CSR dari Bank BRI. 

“Peran BRI akan semakin penting untuk kemajuan exit program bagi TKI yang pulang ke Indonesia”, tegasnya.

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) maupun penyediaan informasi pasar kerja luar negeri yang dapat langsung diakses online melalui LTSA di kabupaten/kota. Selain itu juga beliau menyampaikan seputar Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 25 Oktober 2017 lalu.

Dalam kesempatan tersebut Bank BRI memperkenalkan konsep, demo serta mockupkartu KPI. Ada tiga keunggulan KPI bagi TKI antara lain yakni sebagai kartu identitas, kartu ATM dan yang ketiga sebagai rekening tabungan yang dapat dimonitor sendiri oleh TKI di luar negeri.

Direktur utama Bank BRI dalam sosialisasinya menyampaikan bahwa acara ini guna mewujudkan memberikan dukungan terhadap pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Menurut data BI, Taiwan merupakan negara ketiga terbesar penerima remitansi di wilayah Asia Pasifik, sampai dengan September 2017. Total transfer uang yang dilakukan oleh TKI juga sangat besar, merupakan sumbangan yang besar bagi devisa Indonesia.

“Kita perlu mengapresiasi bahwa TKI adalah pahwalan devisa negara. Namun demikian selama ini layanan rekan-rekan TKI yang ada di Taiwan khususnya sektor perbankan dan keuangan masih terbatas aksesnya. Para TKI membutuhkan sarana untuk pengiriman uang secara cepat dan aman dari tempat kerja di rumah yang terletak di daerah terpencil terluar dan terdepan”, ujarnya.

Atas dasar tersebut sebagai salah satu wujud apresiasi terhadap sumbangan para TKI, Bank BRI berinovasi menciptakan KPI Taiwan, sebuah produk dan layanan yang diperuntukan bagi TKI agar dapat melakukan layanan perbankan secara terintegrasi yang sekaligus terhubung denganjaringan transaksi internasional. Dengan kartu tersebut para TKI bisa melakukan akses di berbagai ATM yang ada loga visa master sehingga tidak perlu lagi ke kantor-kantor perbankan dan tentunya dapat menyimpan uang atau gaji secara aman dan mengirimkan secara teratursetiap bulan dapat melalui e-banking, serta dilengkapi dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, kecelakaan kerja, asuransi jiwa jika pekerja meninggal dunia serta layanan perbankan yang lain.

“Semoga acara ini mampu memberikan kemudahan bagi TKI ke depan karena tidak hanya sekedar layanan transaksi perbankan tapi ke depan kami juga menyediakan layanan perbankan yang lain bagi TKI, jika TKI membutuhkan loan tentu kita kita berikan dengan mudah karena dengan adanya KPI Taiwan ini bisa untuk membeli rumah di Indonesia, membeli sawah, membuka usaha, renovasi rumah dan lain sebagainya. 

Ibu Arini Rahyuwati mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dalam pemaparannya menyampaikan bahwa seiring dengan Undang-Undang baru Pekerja Migran Indonesia, saat ini pemerintah pusat memang sedang melakukan upaya dalam perbaikan tata kelola penempatan TKI ke luar negeri. Disampaikannya juga termasuk program program pemberdayaan terintegrasi yang difasilitasi oleh Bank BRI. Dicontohkannya seorang TKI purna asal Taiwan atas nama Mba Emi sukses memulai usaha lumpia dari usaha kecil-kecilan hingga mempunyai toko bakery. Hal tersebut karena pendampingan dan fasilitasi pembiayaan dari Bank BRI

Terkait dengan launching Kartu Pekerja Indonesia (KPI), pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kartu KPI ini adalah teman TKI, teman dalam mengelola keuangan TKI. Kartu ini banyak fungsinya, ini tidak hanya sekedar kartu biasa, tetapi juga ini sebagai salah satu identitas TKI serta sebagai sarana untuk mempermudah transaksi keuangan. Tidak hanya sekedar kartu tapi teman dalam pengelolaan keuangan karena semuanya tercatat dan terpercaya bahwa uang anda aman dan pasti di lembaga yang resmi”, ujarnya dalam memberikan penguatan bagi TKI yang hadir.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2015 BNP2TKI dan Bank BRI juga telah menandatangani MoU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberian Layanan Keuangan Terpadu bagi TKI dalam mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif. 

Menurut data dari Ministry of Labor Taiwan bahwa saat ini total TKI (update September 2017) yang bekerja di Taiwan sebanyak 256.592 orang, sekitar 40 % dari komposisi TKA di Taiwan. Tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai sumber penghasilan negara (devisa) tentunya. Menurut Data Bank Indonesia, remitansi TKI tahun 2017 (update Juli) sebesar 7,4 Triliun Rupiah. Tak berlebihan memang TKI sering dijuluki “Pahlawan Devisa”.

Diharapkan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dapat segera terealisir sehingga TKI dapat memanfaatkan berbagai keunggulan produk perbankan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan fitur KPI sebagai alat untuk pembayaran jaminan sosial TKI di Taiwan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Saat ini sistemnya sedang dalam pengembangan.

Acara ini berlangsung dengan sukses sampai pukul 22.30 waktu Taiwan yang diselingi dengan hiburan yang menghadirkan komikus terkenal dari Indonesia, Mongol, serta diselingi dengan doorprize. Secara umum, hadirin sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut.

Read more...

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan

Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.

ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.

Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.

“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.

Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.

Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.

 

Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.

Read more...

Memastikan Tambahan Penghasilan ABK, KDEI Taipei Bersama Delegasi Pemri Sidak ke Pelabuhan Keelung

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Senin, 2 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI melakukan kunjungan ke salah satu pelabuhan di Keelung yakni di Patoco.

Dalam sidak tersebut delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Dalam kunjungan ini menemui dan diskusi dengan ABK di pelabuhan tersebut, diperoleh beberapa informasi bahwa terkait dengan tambahan penghasilan sebesar NT$ 3.000,- (tiga ribu New Taiwan Dollar), dan NT$ 5.000,- (lima ribu New Taiwan Dollar), bahwasanya masih ada sebagian majikan yang tidak membayarkan pendapatan tersebut. Pada saat yang sama delegasi meminta kepada agensi agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Disampaikan juga bahwa bagi agensi maupun majikan yang mengabaikan hak ABK Nelayan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kunjungan yang dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini mendapatkan respons yang positif dari ABK Nelayan yang hadir.

KDEI Taipei kerap mensosialisasikan seputar hak-hak yang perlu perlu diketahui oleh ABK Nelayan diantaranya penghasilan tambahan yakni :

1. bagi TKI Nelayan yang berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 25% gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 25 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 5,000

2. bagi TKI Nelayan yang Non atau tidak berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 15 % gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 15 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 3,000

Penghasilan tambahan tersebut terpisah  dengan bonus hasil pancing. Merujuk Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja bahwa Bonus hasil pancingan Long Line Fishing adalah merujuk pada hasil kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini bersifat tidak wajib namun tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara majikan dan TKI.

Penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan humao untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Sebagai tambahan informasi bahwa Penempatan TKI Nelayan di Wilayah teritorial Taiwan pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015, dengan beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan gaji tersebut.

Pertimbangannya adalah karena resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat, oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, disepakati adanya gaji tambahan minimal 3.000 (bagi TKI baru) serta 5.000 (bagi TKI yang telah berpengalaman), serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

TAUTAN LAIN

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

Our website is protected by DMC Firewall!