Menu

Ketenagakerjaan (155)

40 TKI, Alumni Exit Program Kelas Baking & E-Commerce Siap Berwirausaha

Taipei, KDEI (19/11/17) -- Sebanyak 10 (sepuluh) TKI Taiwan terpilih sebagai TKI Terbaik dalam program pelatihan keterampilan (Exit Program) yang digelar oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei bersama Global Workers Organization (GWO) di Taipei, Taiwan. Selain mendapat piagam penghargaan, ke-10 TKI ini juga menerima tabungan dari Bank BNI sebagai hadiah.

Program pelatihan ini diikuti 40 peserta yang merupakan TKI dari berbagai wilayah di Taiwanyang dilakukan guna meningkatkan keahlian khusus bagi TKI, sehingga dapat berwirausaha atau mengisi kesempatan lapangan kerja ketika kembali ke Indonesia. Banyak manfaat dengan program ini antara lain membangkitkan semangat dan menumbuhkan mental berwirausaha, menambah jaringan dan relasi, bergabung dengan komunitas di Indonesia serta fasilitasi Pemberdayaan Terintegrasi.

Ke-10 TKI Terbaik tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok pelatihan yakni kelas baking (pembuatan kue) yaitu: Astuti, Evi Dwi Puspitasari, Suparni, Rini Yuniati, dan Atin Sunarti, serta kelas e-commerce (bisnis online) yaitu: Rike Septiana, Risa, Muhdirin, Nurkhoiriah, dan Mardianto. Pelatihan diikuti total oleh.

Atin Sunarti, salah satu TKI terbaik menyampaikan, pihak majikan mendukung penuh keputusannya mengikuti pelatihan membuat kue. Pihak majikan berharap, Atin sepulangnya ke Indonesia bisa membuka usaha dan hidup mandiri. “Setiap minggu saya berangkat mengikuti pelatihan dengan membawa nenek yang saya jaga menggunakan kursi roda,” tuturnya.

Perjuangan Atin bukanlah hal yang mudah. Demi mendapat ilmu bekal kemandirian di Indonesia, Atin setiap minggu mesti berangkat dari daerah Beitou menuju Taipei. Dengan mendorong kursi roda yang ditumpangi nenek yang dijaganya, Atin kemudian naik kereta MRT menuju lokasi pelatihan dengan menempuh waktu sekitar 1,5 jam. Perjuangan Atin sepadan dengan predikat TKI Terbaik yang berhasil diraihnya bersama sembilan TKI lainnya.

Pelatihan keterampilan membuat kue (Chinesse/Western Baking) dan bisnis online (internet marketing) ini berlangsung selama 2,5 bulan dalam 10 kali pertemuan (durasi 40 jam). Pelatihan menghadirkan mentor-mentor yang berpengalaman di bidangnya. Butuh kesabaran, keuletan dan komunikasi yang intensif agar TKI bisa mengikuti pelatihan di sela-sela kewajibannya bekerja sebagai TKI.

“Banyak manfaat mengikuti kegiatan seperti ini, karena menumbuhkan mental berwirausaha. Tidak selamanya mereka akan menjadi TKI,” tutur Kepala KDEI Taipei Robert James Bintaryo saat memberi sambutan di Kainan Vocational High School, Taipei, Minggu (19/11).

Beliau juga berharap, hendaknya ilmu yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi lembaga perbankan di Indonesia dapat memfasilitasi untuk kredit usaha. Khususnya bagi TKI kelas e-commerce juga diharapkan dapat menyasar bisnisstartup di Indonesia.

Kepala Sekolah Kainan Vocational High School, Xing-Wen Fei menuturkan, seluruh kue yang dipelajari TKI adalah jenis kue yang sangat terkenal di Taiwan namun sangat praktis dipraktekkan. “Harapannya, jika kue-kue ini dibuat di Indonesia, akan banyak peminat sehingga mudah dipasarkan,” ujar Xing-Wen Fei antusias.

Menjawab Kegelisahan TKI Purna

TKI terbaik lainnya, Rini Yuniati, berharap sekembalinya ke Indonesia dirinya bisa membuka usaha. “Saya sangat berminat dengan bidang makanan dan kue-kuean. Saya mengikuti pelatihan ini agar dapat membuka usaha di Indonesia,” jelas TKI yang bekerja di daerah Xizhi, Taipei. TKI asal Gurah, Kediri, Jawa Timur ini telah sekitar 8 (delapan) tahun bekerja sebagai TKI di Taiwan sehingga memutuskan sekembalinya ke Indonesia akan berwirausaha.

TKI purna dan kembali ke Indonesia akan menghadapi persoalan baru. Mereka yang akan membuka usaha misalnya, masih gamang dengan bidang usaha yang akan dibuka serta persoalan permodalannya.

“Kegiatan ini menjawab kegelisahan TKI, sepulang dari Taiwan mau buat usaha apa? Dengan bekal pelatihan ini, setelah kembali ke Indonesia mereka dapat membuka usaha, terkait dengan permodalan dapat kita arahkan ke perbankan” tandas Senior Asisten Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Kadir.

Kadir menambahkan, TKI purna diharapkan dapat mengikuti program pemberdayaan terintegrasi di Indonesia untuk didampingi dari saat memulai usaha hingga akses permodalan dan pemasaran.Diakhir penjelasannya beliau menyimpulkan hendaknya alumni pelatihan sudah dapat menentukan niat, minat dan impian untuk berwirausaha dari sekarang.

“Kami mengimbau kepada para TKI di Taiwan untuk secara rutin menyisihkan gaji mereka di rekening sebagai bekal membuka usaha di Indonesia. Apabila membutuhkan bantuan membuka usaha, BNI bisa membantu melalui kredit usaha purna TKI,” terang Remittance Representative BNI Taiwan, Ersam Richard Parura usai memberikan hadiah Tabungan  secara simbolis kepada 10 TKI Terbaik. 

 

Read more...

Kepala KDEI menghadiri tabligh akbar bersama ust.abdul somad Lc.MA di Taipei Main Station dalam rangka HUT ke-7 Komunitas Pantura di Taiwan

Taipei, KDEI (11/11/2017) -- Kepala KDEI Taipei, bersama jajarannya menghadiri Tabligh Akbar bertajuk "Hidayah Illahi Terpatri dalam Jiwa Pantura Community". Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh Forum Kerunakan Pantura Community dengan bekerja sama dengan organisasi di Taiwan menghadirkan Bapak Ustadz Abdul Somad.

Acara pengajian dan pencerahan keagamaan ini berlangsung dengan hikmat dan sukses yang dilaksanakan di Taipei Main Station South 2 Gate yang dihadiri oleh ribuan orang yang umumnya berasal dari TKI sudah mulai memadati tempat kegiatan sekitar pukul 09.00 pagi. 

Kepala KDEI di Taipei dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Acara berlangsung tertib dan damai sampai menjelang sore.

Read more...

Lima TKI Terpilih Jadi TKI Teladan di Taipei

TAIPEI – Lima TKI di wilayah Kota Taipei, Taiwan, terpilih sebagai TKI Teladan 2017. Dalam ajang penghargaan bergengsi yang diadakan rutin oleh Depnaker Taipei City ini, tenaga kerja asal Indonesia lainnya juga menyapu bersih seluruh kategori utama berupa lomba puisi dan fotografi.

Kelima TKI yang terpilih sebagai TKI Teladan 2017 di wilayah Taipei adalah: Hemi Yuliani, Risah BT Karta Semita Karya, Munariyah, Sudisem, dan Adisti Anggraeni. Kelima TKI ini, berhasil menyisihkan ribuan tenaga kerja asing lainnya. Dalam prosesi penyerahan hadiah yang digelar di Taipei Main Station, Minggu (5/11) ini, kelima TKI tersebut tidak dapat menutupi rasa bahagia sekaligus haru.

“Saya di sini bekerja merawat kakek dengan ditemani oleh nenek, jadi di rumah hanya bertiga. Selama di sana, nenek sangat pengertian, baik, tidak pernah marah-marah. Kakek yang saya jaga sudah pikun, tapi beliau juga sangat baik,” ucapnya.

Selain prestasi gemilang kelima TKI tersebut, sejumlah TKI juga menorehkan prestasi tak kalah membanggakan. Dalam ajang serupa, untuk kategori lomba puisi dan lomba fotografi, posisi Juara I sampai dengan III bahkan disapu bersih oleh Tenaga Kerja asal Indonesia.

Adapun masing-masing pemenang lomba puisi adalah: Agus Susiyanti (Juara I), Sinta (Juara II), dan Sri Lestari (Juara III). Sedangkan pemenang lomba fotografi adalah: Rachmat Indra Gunawan (Juara I), Yohanes Arif Wibowo (Juara II), dan Yulius Fajar Nugroho (Juara III).

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi TKI lainnya selama bekerja di Taiwan. Prestasi ini sangat membanggakan,” jelas  Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Devriel Sogia Raflis. (*)

 

Read more...

Guna Kemudahan Transaksi Keuangan TKI Taiwan, KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bank BRI

 

Taipei, KDEI (30/10/17) -- KDEI Taipei terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Baru-baru ini KDEI Taipei menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk (Sabtu, 28/10/17) dalam konteks upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan melalui Pemanfaatan Jasa-Jasa Perbankan BRI dan Penyediaan Basis Data Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan oleh KDEI Taipei.

Acara tersebut sukses dihadiri sekitar 300 WNI/TKI yang datang dari berbagai penjuru di Taiwan. Acara tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Kartu Pekerja Indonesia (KPI) sebagai salah satu produk Bank BRI yang nantinya dapat digunakan oleh WNI/TKI di Taiwan.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei denganDirektur Institution Bank BRI Sis Apik Wijayanto disaksikan oleh Bapak SuprajartoDirektur Utama Bank BRI, Bapak Herry Sudarmanto Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ibu Srie Agustina Inspektur Jenderal Kemendag,Bapak M.Syist Mewakili Sekjen Kemendag, Ibu Arini Rahyuwati Mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Krishna Syarif Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Turut dihadiri juga anggota delegasi dari masing-masing stakeholder terkait tersebut serta home staf dan lokal staf KDEI Taipei.

Rangkaian kegiatan yang melibatkan ratusan WNI/TKI tersebut diawali dengan Sambutan Kepala KDEI Taipei, Sosialisasi Program dengan pembicara dari perwakilan pemerintah dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, serta Bank BRI.

Dalam pengenalan awal sekilas program Bank BRI disampaikan bahwa KPI sangat bermanfat bagi TKI selain berfungsi sebagai kartu debit juga berfungsi sebagai kartu ATM sekaligus juga sebagai kartu identitas TKI yang ada di luar negeri. Manfaat lainnya adalah TKI bisa mempunyai akses terhadap kebutuan permodalan, serta produk KPR. Bank BRI melihat bahwa di Taiwan sangat potensial untuk dikembangkan KPI, mengingat jumlah penempatan TKI merupakan terbesar kedua setelah Malaysia saat ini serta potensi devisa yang masuk sangat besar. Selain di Taiwan, Bank BRI ke depan bersama dengan BNP2TKI, kedepannyaakan mengembangkan  KPI di negara-negara lain seperti di Korea, Jepang serta di Arab Saudi.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei menyampaikan bahwa TKI sebagai pahlawan devisa yang jauh dari keluarga tentunya perlu mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. 

“KDEI di Taipei berupaya hadir pada setiap kesempatan guna memprioritaskan pelayanan TKI/WNI. Bukan hanya perlindungan tetapi kami juga berpikir bagaimana kedepannya. Oleh sebab itu kami bersyukur dan menyambut baik kerjasama dengan Bank BRI yang sebelumnya juga telah dimulai kerjasama Bank BNI dan BPJS Ketenagakerjaan”, ujarnya mengawali sambutannya.

Beliau menegaskan bahwa pelayanan kepada TKI bukan hanya pada saat ini perlindungannya tapi termasuk pada pemberdayaannya yang sampai ke desa-desa. Diharapkan TKI purna nanti kembali membangun desa dengan modal yang telah dimiliki dengan skill yang ditingkatkan di Taiwan guna membangun Indonesia yang lebih baik. 

“Diharapkan dengan pemanfaatan jaringanBank BRI yang tersebar sampai di pelosok daerah di Indonesia serta dukungan kecanggihan teknologi TKI bisa menggunakan transaksi online banking, mengirim uang melalui hanpdhone yang digunakan tentunya akan lebih mudah”, tambahnya

Beliau juga mengharapkan bahwa dengan adanya kerjasama dengan Bank BRI tidak terbatas sebagai pengiriman uang saja, tentunya ke depan diharapkan ada fasilitasi CSR (Corporate Social Responsibility) guna meningkatkan kemampuan dan skill TKI. Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei saat ini terus mendukung mendukung pembelajaran dan peningkatan kemampuan skill TKI bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, misalnya program pendidikan kesetaraan paket A, B, C dan Universitas Terbuka (UT). 

 “Kita menyambut baik dengan adanya Nota Kesepahaman ini, semoga bisa terealisasi secepatnya, karena pertanyaan selanjutnya setelah sebulan dua bulan, dimana TKI bisa dan kapan mendaftar untuk kepesertaan KPI tersebut, ini tentunya menjadi PR kita bersama”, ujarnya mengakhiri sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendag menekankan pentingnya Exit Programbagi TKI agar saat kembali ke Indonesia sudah dapat memulai kegiatan memulai usaha. TKI purna dapat mengembangkan produk yang diperlukan di Taiwan, tentunya menggunakan CSR, selanjutnya dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Taiwan.  Selain itu tentunya perlunya pemanfaatkan keahlian bahasa Mandarin, nantinya di Indonesia dapat membuka pelatihan bahasa mandarin tentunya hal tersebut perlu juga pendampingan dan fasilitasi CSR dari Bank BRI. 

“Peran BRI akan semakin penting untuk kemajuan exit program bagi TKI yang pulang ke Indonesia”, tegasnya.

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) maupun penyediaan informasi pasar kerja luar negeri yang dapat langsung diakses online melalui LTSA di kabupaten/kota. Selain itu juga beliau menyampaikan seputar Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migrant Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 25 Oktober 2017 lalu.

Dalam kesempatan tersebut Bank BRI memperkenalkan konsep, demo serta mockupkartu KPI. Ada tiga keunggulan KPI bagi TKI antara lain yakni sebagai kartu identitas, kartu ATM dan yang ketiga sebagai rekening tabungan yang dapat dimonitor sendiri oleh TKI di luar negeri.

Direktur utama Bank BRI dalam sosialisasinya menyampaikan bahwa acara ini guna mewujudkan memberikan dukungan terhadap pelayanan dan perlindungan TKI di Taiwan. Menurut data BI, Taiwan merupakan negara ketiga terbesar penerima remitansi di wilayah Asia Pasifik, sampai dengan September 2017. Total transfer uang yang dilakukan oleh TKI juga sangat besar, merupakan sumbangan yang besar bagi devisa Indonesia.

“Kita perlu mengapresiasi bahwa TKI adalah pahwalan devisa negara. Namun demikian selama ini layanan rekan-rekan TKI yang ada di Taiwan khususnya sektor perbankan dan keuangan masih terbatas aksesnya. Para TKI membutuhkan sarana untuk pengiriman uang secara cepat dan aman dari tempat kerja di rumah yang terletak di daerah terpencil terluar dan terdepan”, ujarnya.

Atas dasar tersebut sebagai salah satu wujud apresiasi terhadap sumbangan para TKI, Bank BRI berinovasi menciptakan KPI Taiwan, sebuah produk dan layanan yang diperuntukan bagi TKI agar dapat melakukan layanan perbankan secara terintegrasi yang sekaligus terhubung denganjaringan transaksi internasional. Dengan kartu tersebut para TKI bisa melakukan akses di berbagai ATM yang ada loga visa master sehingga tidak perlu lagi ke kantor-kantor perbankan dan tentunya dapat menyimpan uang atau gaji secara aman dan mengirimkan secara teratursetiap bulan dapat melalui e-banking, serta dilengkapi dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, kecelakaan kerja, asuransi jiwa jika pekerja meninggal dunia serta layanan perbankan yang lain.

“Semoga acara ini mampu memberikan kemudahan bagi TKI ke depan karena tidak hanya sekedar layanan transaksi perbankan tapi ke depan kami juga menyediakan layanan perbankan yang lain bagi TKI, jika TKI membutuhkan loan tentu kita kita berikan dengan mudah karena dengan adanya KPI Taiwan ini bisa untuk membeli rumah di Indonesia, membeli sawah, membuka usaha, renovasi rumah dan lain sebagainya. 

Ibu Arini Rahyuwati mewakili Deputi Penempatan BNP2TKI dalam pemaparannya menyampaikan bahwa seiring dengan Undang-Undang baru Pekerja Migran Indonesia, saat ini pemerintah pusat memang sedang melakukan upaya dalam perbaikan tata kelola penempatan TKI ke luar negeri. Disampaikannya juga termasuk program program pemberdayaan terintegrasi yang difasilitasi oleh Bank BRI. Dicontohkannya seorang TKI purna asal Taiwan atas nama Mba Emi sukses memulai usaha lumpia dari usaha kecil-kecilan hingga mempunyai toko bakery. Hal tersebut karena pendampingan dan fasilitasi pembiayaan dari Bank BRI

Terkait dengan launching Kartu Pekerja Indonesia (KPI), pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kartu KPI ini adalah teman TKI, teman dalam mengelola keuangan TKI. Kartu ini banyak fungsinya, ini tidak hanya sekedar kartu biasa, tetapi juga ini sebagai salah satu identitas TKI serta sebagai sarana untuk mempermudah transaksi keuangan. Tidak hanya sekedar kartu tapi teman dalam pengelolaan keuangan karena semuanya tercatat dan terpercaya bahwa uang anda aman dan pasti di lembaga yang resmi”, ujarnya dalam memberikan penguatan bagi TKI yang hadir.

Sebagai informasi bahwa pada tahun 2015 BNP2TKI dan Bank BRI juga telah menandatangani MoU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberian Layanan Keuangan Terpadu bagi TKI dalam mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif. 

Menurut data dari Ministry of Labor Taiwan bahwa saat ini total TKI (update September 2017) yang bekerja di Taiwan sebanyak 256.592 orang, sekitar 40 % dari komposisi TKA di Taiwan. Tentunya ini merupakan potensi yang besar sebagai sumber penghasilan negara (devisa) tentunya. Menurut Data Bank Indonesia, remitansi TKI tahun 2017 (update Juli) sebesar 7,4 Triliun Rupiah. Tak berlebihan memang TKI sering dijuluki “Pahlawan Devisa”.

Diharapkan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dapat segera terealisir sehingga TKI dapat memanfaatkan berbagai keunggulan produk perbankan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan fitur KPI sebagai alat untuk pembayaran jaminan sosial TKI di Taiwan (Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Saat ini sistemnya sedang dalam pengembangan.

Acara ini berlangsung dengan sukses sampai pukul 22.30 waktu Taiwan yang diselingi dengan hiburan yang menghadirkan komikus terkenal dari Indonesia, Mongol, serta diselingi dengan doorprize. Secara umum, hadirin sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut.

Read more...

KDEI Taipei kembali Dialog dengan 50 ABK Nelayan terkait Tambahan Penghasilan

Keelung, KDEI (21/10/17) – KDEI Taipei melakukan dialog terbuka dengan 50 ABK Nelayan di kawasan Keelung. Dalam forum tersebut, KDEI Taipei menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban ABK Nelayan.

ABK Nelayan sudah memadati tempat pelaksanaan dialog sekitar pukul 18.00 yang bertempat di salah satu toko indo di Keelung. Mereka datang dari berbagai penjuru pelabuhan di Keelung.

Disampaikan bahwa hendaknya ABK Nelayan memperhatikan keselamatan diri selama bekerja di Taiwan, bekerja dengan baik tentunya serta kewajiban lainnya yang tertuang di dalam kontrak kerja. Materi sosialisasi diawali dengan penyampaian tentang besaran gaji, jenis-jenis potongan, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, item kontrak kerja dan beberapa konten ketenagakerjaan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, ABK Nelayan umumnya menyampaikan pengaduan tentang penghasilan tambahan yang tidak dibayarkan serta tidak adanya insentif atau bonus hasil tangkap. Menanggapi keluhan umum para ABK Nelayan, KDEI Taipei menjelaskan bahwa memang dalam mempekerjakan ABK Nelayan dari Indonesia, majikan harus memberikan tambahan menghasilan minimal NT$ 3.000 bagi ABK baru serta NT$ 5.000 bagi ABK yang telah berpengalaman. Serta dengan penyesuaian pada bulan ke-13 (2 tahun). Terkait dengan maraknya majikan yang belum memberikan tambahan penghasilan, KDEI Taipei akan mengklarifikasi pengaduan ini ke pihak agensi.

“Yang terpenting adalah ABK Nelayan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji, yang cara pemberiannya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak”, ujar Devriel Sogia Raflis, Kabid Naker KDEI dalam penegasannya.

Sebagai informasi bahwa penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam perjanjian penempatan (humao) untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Kilas balik sejarah penempatan ABK Nelayan bahwa dulu pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015. Namun tidak mudah untuk membuka kembali dan akhirnya disepakati terdapat beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan penghasilan tersebut.

Pertimbangan pemberian kompensasi dengan penghasilan tambahan tersebut adalah karena ABK Nelayan resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat. Oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

ABK Nelayan tampak antusias mendengarkan penjelasan dari KDEI Taipei, yang berakhir sampai dengan pukul 21.00. Umumnya ABK Nelayan berharap ke depan agar ke depan tetap perlu upaya pemerintah dalam hal ini KDEI Taipei dalam perbaikan kesejahteraannya.

 

Menurut data MoL Taiwan saat ini sekitar ±8.000 TKI bekerja sebagai ABK Nelayan di seluruh Taiwan. Tentunya angka yang sangat besar, dan sangat berkontribusi dalam menggerakan sektor perikanan di Taiwan.

Read more...

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

Benahi Tata Kelola Penempatan ABK LG, KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan dengan COA

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri terkait Bidang Ketenagakerjaan dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI menyambangi Fishery Agency COA, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan ABK LG.

KDEI Taipei kerap mendapatkan laporan pengaduan tentang permasalahan ABK LG Sektor Perikanan. Prosedur penempatan ABK LG tersebut tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa permasalahan utama antara lain TKI meninggal, gaji tidak lunas, ekploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya. Saat ini penempatan ABK LG tersebut sulit dihentikan dan permasalahan terus muncul.

Sebagai informasi bahwa ABK LG adalah ABK yang bekerja secara non prosedural dengan menggunakan surat jaminan (letter of guarantee), berlayar di perairan internasional pada kapal berbendera Taiwan, umumnya berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, tidak tercatat pada Kemenaker, BNP2TKI, KDEI di Taipei maupun pada pemerintah Taiwan, gaji rendah, rentan eksploitasi, serta tidak ada jaminan terhadap hak-hak pekerja. Pada saat pengajuan permohonan paspor, pemohon yang diduga akan menjadi ABK LG selain melampirkan persyaratan pokok, juga menyertakan dokumen rekomendasi berupa job order dan buku pelaut.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada ABK LG Sektor Perikanan tersebut, dipandang perlu adanya tata kelola penempatan yang lebih baik. Atas dasar inilah sehingga sangat mendesak untuk kembali dilakukan pertemuan dengan pihak COA.

Dalam pertemuan di COA tersebut delegasi Pemri dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei, Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk pembahasan tata kelola penempatan ABK LG yang selama ini sangat rentan dan belum ada kehadiran pemerintah dalam mekanisme penempatan pada jabatan tersebut.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak COA agar memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Saat ini perekrutan ABK LG hanya diketahui oleh pihak Council of Agriculture (CoA) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan (Fishery Agency), tanpa adanya persetujuan penempatan dari pihak Ministry of Labor (MoL) maupun perwakilan negara asal dari ABK LG. 

Akibatnya, saat ini terjadi adanya beberapa perbedaan standar antara MoL dan CoA, antara lain perbedaan besaran penghasilan antara ABK LG dengan ABK yang bekerja di wilayah teritorial Taiwan. Saat ini besaran gaji ABK LG hanya sekitar USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) dan seringkali jumlah yang diterima oleh ABK LG lebih kecil. Sedangkan gaji ABK di wilayah teritorial mencapai NTD.21.009,- (dua puluh satu ribu Sembilan Taiwan Dollar) atau setara dengan USD.700,- (tujuh ratus US Dollar). 

Selain itu, jika terjadi permasalahan dengan ABK LG, pihak perwakilan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaiannya. 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap ABK LG Indonesia, pihak Indonesia mengharapkan agar perekrutan ABK LG dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan pihak perwakilan negara dalam hal ini KDEI Taipei. Dengan adanya endorsment Perjanjian Kerja Laut pada KDEI Taipei akan lebih memudahkan dalam memonitor penempatan ABK LG, serta memonitor agensi yang diberikan izin untuk merekrut ABK LG tersebut. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam online sistem yang dapat diintegrasikan. Selain itu perlunya standarisasi dokumen dan kualifikasi dari masing-masing ABK LG yang akan ditempatkan.

Menanggapi permintaan dari Delegasi Pemri, pihak COA menyampaikan bahwa pada dasarnya menyambut baik dengan upaya perlindungan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Taiwan terkait dengan mekanisme pengaturan ABK yang bekerja pada kapal Taiwan guna mewujudkan tata kelola penempatan ABK LG yang baik dan terlindungi. Selanjutnya pihak COA terlebih dahulu akan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk mewujudkan kerjasama dengan KDEI Taipei dalam endorsement Perjanjian Kerja Laut khususnya.

Menyikapi disparitas upah yang berbeda jauh, pihak COA menyebutkan bahwa ABK LG dengan upah USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) memang tergolong rendah, namun hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibanding dengan ABK yang bekerja dalam wilayah teritorial, namun diakui sistem pembagian hasil tangkap belum transparan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan ABK LG. Selain itu penempatan ABK LG tidak dipungut biaya kepada pekerja namun ditanggung oleh majikan.

Sebagai informasi bahwa Taiwan telah mengeluarkan produk hukum untuk perlindungan ABK LG yang telah diberlakukan sejak 20 Januari 2017 lalu. 

Peraturan tersebut adalah Act For Distant Water Fisheries efektif berlaku sejak 20 Januari 2017. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak pekerja pelaut perikanan (ABK/Nelayan) yang bekerja pada kapal Taiwan, yang turunannya dijelaskan detil dalam Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members.

Beberapa hal yag diatur antara lain peraturan terkait dengan kualifikasi ABK, kondisi yang diperkenankan, dokumen persyaratan, hak dan kewajiban antara pengguna dan ABK, isi kontrak, ketentuan untuk persetujuan agensi, jangka waktu, tanggung jawab manajemen, jumlah tertentu, dan persyaratan lainnya.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

TAUTAN LAIN

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

DMC Firewall is a Joomla Security extension!