Menu

Ketenagakerjaan (127)

6 TKI Raih Penghargaan Tenaga Kerja Asing Terbaik dari Pemerintah Kaohsiung

Dalam rangka menyambut hari Buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2015, Pemerintah Daerah Kaoshiung melalui Bureau Labor Administration melakukan penilaian ke seluruh Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kaoshiung, guna memberikan predikat Tenaga Kerja Asing terbaik tahun 2015. 

Dari 12 (dua belas)  hasil penilaian untuk Tenaga Kerja Asing terbaik tahun 2015, 6 (enam) Tenaga Kerja Indonesia berhasil mendapatkan predikat Tenaga Kerja Asing terbaik sedangkan enam predikat terbaik lainnya diberikan kepada Tenaga Kerja Asing yang berasal dari Thailand (satu orang), Phillipina (empat orang) dan Vietnam (satu orang) . Adapun ke 6 (enam) Tenaga Kerja Indonesia adalah :

1.Purwanto Operator Mesin di Pabrik Taiwan Fu Shin Co. Ltd

2.Wami Rihana Caregiver

3.Sri Yatun Caregiver

4.Siti MasitohkarmanCaregiver

5.SunartiCaregiver di panti jompo

6.Ngatmini NanikCaregiver

Dalam acara penganugerahan Tenaga Kerja Asing terbaik ini, dalam sambutannya Walikota Khaosiung menyatakan bahwa Tenaga Kerja Asing yang saat ini bekerja di Khaosiung sangat besar kontribusinya bagi perkembangan perekonomian di wilayah Khaosiung, selain itu program-program dan kegiatan pembangunan di Khaosiung dapat berjalan dengan baik tidak luput dari peran serta Tenaga Kerja Asing. Untuk itu pemerintah daerah Khaosiung sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh Tenaga Kerja Asing di Khaosiung dan seluruh Negara asal dari Tenaga Kerja Asing.

KDEI Taipei yang diwakili oleh Kabid Ketenagakewrjaan Bpk. Devriel Sogia beserta Staff memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas capaian yang diraih oleh ke 6 (enam) Tenaga Kerja Indonesia. KDEI Taipei menyatakan bahwa capaian ini merupakan pengakuan dan membuktikan bahwa Tenaga Kerja Indonesia merupakan Tenaga Kerja yang Terampil serta memiliki Martabat untuk dapat dihormati oleh seluruh masyarakat baik masyarakat di Taiwan maupun masyarakat di Indonesia.

KDEI Taipei juga meminta agar pencapaian predikat ini dapat menjadi momentum bagi diri TKI maupun TKI lainnya di Khaosiung, untuk dapat bekerja lebih baik dan lebih mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja. 

 

Read more...

Kunjungan Kerja Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei ke Manpower Training Centre Taichung

Dalam rangka melakukan peningkatan keterampilan dan kemampuan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah maupun akan di tempatkan di Taiwan, pada hari Rabu 22 April 2015 Kepala Bidang Ketenagakerjaan bersama dengan Kepala Bagian Administrasi KDEI Taipei beserta Staff, melakukan kunjungan kerja ke Manpower Training Center di kota Taichung dan diterima oleh Deputy Training Center .

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, antara lain dibicarakan kemungkinan adanya kerjasama antara pihak Indonesia dan Taiwan terkait dengan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan bagi TKI yang akan/telah ditempatkan di Taiwan maupun bagi Instruktur di Balai-Balai Latihan Kerja milik pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota maupun swasta di Indonesia. Selain itu juga dibicarakan kemungkinan saling tukar informasi terkait teknologi pelatihan yang dimiliki kedua belah pihak.

Pihak Manpower Training Center menyambut baik rencana kerjasama pelatihan dimaksud, dikarenakan kerjasama tersebut sesuai dengan program kerjasama International yang dimiliki oleh Manpower Training Center. Pihak Training Center juga menyarankan agar adanya pembicaraan lebih lanjut yang  dilakukan antara KDEI Taipei dengan Ministry of Labor Taiwan, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas Training Center.

Dalam kunjungan dimaksud, KDEI Taipei juga berkesempatan melakukan tatap muka dengan instruktur, peninjauan prasarana serta pelaksanaan pelatihan di beberapa kejuruan pelatihan yang sedang dilakukan. 

 

Read more...

Penyelesaian Disharmoni antara Tenaga Kerja Indonesia dan Huann Hsin Enterprise Co. Ltd.

Dalam rangka melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, atas keterlambatan pembayaran gaji Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Huann Hsin Enterprise Co.Ltd, Ka. Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei Bpk Devriel Sogia beserta Staff pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, telah memanggil Agenci Kanglin Global Group sebagai agency yang melakukan penempatan TKI ke Huann Hsin Enterprise Co. Ltd, untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Pada pertemuan tersebut, pihak Kanglin Group diwakili oleh ALex Lee yang menjabat sebagai President dari Kanglin Global Group dan John Lin, Manager Foreign Department, hasil dari pembicaraan yang dilakukan terkait keterlambatan pembayaran Gaji, pihak Kanglin Global Group pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, Bersedia untuk membayarkan terlebih dahulu sebesar 75 % hak gaji bulan Maret TKI  yang diperkerjakan dengan jumlah uang sebesar 537.500 nt$, sedangkan sisa gaji yang belum diterima akan diserahkan pada akhir bulan April 2015. Untuk pembayaran gaji bulan April 2015, jika pihak perusahaan Huann Hsin Enterprise Co. LTD pada bulan Mei 2015 kembali terlambat membayarkan gaji, maka pihak Kanlin Global Group sebagai Agency yang melakukan penempatan TKI di Huann Hsin Enterprise Co. Ltd, akan mencairkan dari uang jaminan Agency yang saat ini disimpan oleh MOL Taiwan.  

Pada Tanggal 22 April 2015, Ka. Bid Ketenagakerjaan KDEI Taipei Bpk. Devriel Sogia beserta Kabag. Administrasi dan Staff KDEI Taipei, melakukan kunjungan ke Huann Hsin Enterprise Co. Ltd untuk melakukan Monitoring, Tatap Muka serta menyaksikan pembayaran 75% gaji bulan Maret TKI.  Pada kesempatan tersebut KDEI Taipei menyampaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan serta solusi yang telah disepakati dengan pihak Agency. Selain itu juga dijelaskan bahwa jika TKI ingin meminta pindah perusahaan maka pihak Kanlin Global Group siap untuk melakukan proses pindah perusahaan.

Keseluruhan Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di perusahaan, menyatakan masih ingin melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu dan bersedia untuk bertahan selama beberapa bulan, untuk tetap bekerja di perusahaan Huann Hsin Enterprise Co. Ltd dan akan segera menginformasikan kepada KDEI Taipei, Jika mereka ingin melakukan pindah perusahaan. 

Dari 44 orang Tenaga Kerja Indonesia, satu orang TKI tidak ingin menerima pembayaran gaji sebesar 75%, dirinya menyatakan hanya ingin menerima keseluruhan gaji di akhir April 2015.  Untuk sementara gaji TKI yang bersangkutan dititipkan terlebih dahulu ke Agency Kanlin Global Group.

Read more...

Sosialisasi dan Tatap Muka dengan TKI Bidang Konstruksi Proyek Linkou Public Housing dan 2014 World University Sports Competition Village

Dalam rangka melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei pada hari kamis 26 Maret 2015, melakukan monitoring keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini sedang mengerjakan proyek konstruksi pembangunan Linkou Publik Housing and 2014 World University Sports Competition Village di Linkou, Taiwan. Yang dikerjakan oleh perusahaan Rei Ju Construction, salah satu perusahaan konstruksi ternama di Taiwan. Proyek ini memperkerjakan TKI sebanyak 85 orang, untuk melakukan pekerjaan pengkawatan kerangka besi (Rebar) dan penyusunan/pemasangan papan cetak beton.

Dalam kegiatan monitoring ini dilakukan pembicaraan antara Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei dengan sejumlah TKI, dari hasil pembicaraan yang dilakukan, perwakilan TKI menyatakan bahwa pihak perusahaan sangat memperhatikan keselamatan kerja dari TKI. Selain itu para TKI juga menyatakan bahwa selama bekerja tidak pernah ada permasalahan terkait gaji, perhitungan lembur serta hak lainnya yang diterima TKI.  Namun demikian TKI mengharapkan agar dapat disediakan jaket plastic yang berkualitas baik dikarenakan jaket yang saat ini disediakan mudah sekali rusak. 

Kepada perwakilan TKI, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei juga menyampaikan jika terjadi disharmoni/permasalahan dengan perusahaan, diharapkan dapat diselesaikan secara baik dan KDEI Taipei siap untuk menjembatani penyelesaian permasalahan yang timbul. 

Dari pembicaraan dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan menyatakan kepuasannya dengan hasil kerja dari TKI, contoh konkret dari kepuasan perusahaan, sampai dengan saat ini pihak perusahaan selalu dapat selalu memenuhi target capaian pengerjaan proyek.

Kepada Pihak perusahaan, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei menyampaikan agar pihak perusahaan memandang TKI sebagai Asset dari perusahaan dan selalu memperhatikan keselamatan serta hak-hak TKI selama mereka bekerja.

Read more...

Sosialisasi dan Tatap Muka dengan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Konstruksi Proyek Hushan Reservoir Project

Dalam rangka melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Ka. Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Bpk Devriel Sogia beserta Staff pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2015, melakukan tatap muka dengan TKI bidang Konstruksi proyek Tongtou Transbasin Diversion Weir and Ancillary of Hushan Reservoir Project yang berlokasi di Nantou, Taiwan.

Pada kegiatan monitoring ini dilakukan pembicaraan antara Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei dengan perwakilan TKI, dari hasil pembicaraan yang dilakukan, perwakilan TKI menyatakan bahwa pihak perusahaan sangat memperhatikan keselamatan kerja dari TKI. Selain itu para TKI juga menyatakan bahwa selama bekerja tidak pernah ada permasalahan terkait gaji, perhitungan lembur serta hak lainnya yang diterima TKI.  

Kepada perwakilan TKI, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei juga menyampaikan jika terjadi disharmoni/permasalahan dengan perusahaan, diharapkan dapat diselesaikan secara baik dan KDEI Taipei siap untuk menjembatani penyelesaian permasalahan yang timbul. Dari pembicaraan dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan menyatakan kepuasannya dengan hasil kerja dari TKI, contoh konkret dari kepuasan perusahaan, sampai dengan saat ini pihak perusahaan selalu dapat selalu memenuhi target capaian pengerjaan proyek. Kepada pihak perusahaan, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei menyampaikan agar pihak perusahaan memandang TKI sebagai Asset dari perusahaan dan selalu memperhatikan keselamatan serta hak-hak TKI selama mereka bekerja.

Dalam kesempatan ini dilakukan juga peninjauan asrama serta proyek konstruksi yang telah mencapai 85% tahap penyelesaian.

Read more...

Promosi "Tenaga Kerja Indonesia Terampil dan Bermartabat" melalui Sarana Transportasi di 3 Kota Besar Taiwan

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat Taiwan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei sejak tanggal 6 Maret 2015 telah melakukan promosi “TENAGA KERJA INDONESIA TERAMPIL DAN BERMARTABAT” melalui media iklan pada Transportasi Bus di 3 (tiga) kota besar di Taiwan. Upaya promosi ini dilakukan KDEI Taipei, guna menginformasikan kepada masyarakat Taiwan bahwa Tenaga Kerja Indonesia bukan hanya dapat mengisi pekerjaan di sector pekerjaan Low Skill, namun mampu juga mengisi di sector pekerjaan High Skill. Selain itu upaya promosi ini juga merupakan bentuk pernyataan kepada masyarakat Taiwan bahwa Tenaga Kerja Indonesia memiliki Keterampilan yang dapat diandalkan untuk melakukan tugas pekerjaan. Serta memiliki Martabat sehingga Tenaga Kerja Indonesia patut untuk dihormati oleh seluruh elemen masyarakat di Taiwan.

Melalui upaya promosi ini, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei juga melakukan perubahan paradigma, bahwa saat ini TKI yang bekerja di Taiwan bukan sebagai objek, tetapi merupakan subjek pelaku untuk mengangkat Harkat dan Martabat dirinya sebagai Tenaga Kerja Indonesia, sehingga dituntut untuk dapat memperlihatkan Kinerja serta sikap yang baik selama bekerja di Taiwan. 

Kegiatan promosi ini dilaksanakan KDEI Taipei bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja R.I dan BNP2TKI. Kegiatan promosi dilakukan selama 3 bulan, sampai dengan bulan Juni 2015, pada 30 buah bus yang beroperasi di Taipei, Taichung dan Khaosiung dengan nomor Rute 520, 805, 835, 936, 1211, 55, 58, 97, 289, 6533, 62, 69, 214, 29 dan 219.

Read more...

Mediasi Disharmoni antara TKI dengan Huan Hsin Enterprise Co. Ltd.

Dalam rangka melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Ka. Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei, Bpk Devriel Sogia beserta Staff pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, melakukan mediasi antara  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan pihak perusahaan Huan Hsin Enterprise Group Co. LTD. yang berlokasi di Taichung, Taiwan.

Dalam kegiatan mediasi ini dilakukan pembicaraan terkait keterlambatan pembayaran Gaji bulan Januari dan Februari oleh pihak Perusahaan kepada TKI. Keterlambatan pembayaran gaji diperkirakan akan berlangsung dalam waktu enam bulan, hal ini disebabkan adanya permasalahan cash flow dalam keuangan perusahaan. Pihak perusahaan meminta agar TKI dapat memahami kondisi perusahaan dan  menjamin bahwa gaji TKI akan tetap dibayarkan.

Dalam rangka menjamin hak dari Tenaga Kerja Indonesia yang diperkerjakan, kepada pihak Perusahaan, KDEI Taipei tetap meminta agar sedapat mungkin gaji dan seluruh hak dapat dibayarkan tepat waktu. Jikapun hal ini sulit dilakukan, KDEI Taipei meminta agar pihak perusahaan dapat memberikan minimal 25 % dari besaran gaji serta hak TKI lainnya. Pihak KDEI Taipei juga menyampaikan jika sampai dengan waktu yang dijanjikan pihak Perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran gaji, maka perusahaan akan masuk dalam watching list KDEI Taipei yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat lagi memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia. 

Selain itu kepada pihak Agensi Kanglin Global Group, pihak KDEI Taipei telah melakukan tunda layan sampai dengan permasalahan tertundanya pembayaran Gaji oleh Perusahaan Hua Hsin Enterprise Group Co.Ltd dapat diselesaikan. Hal ini sebagai pembelajaran kepada pihak Agency agar dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada perusahaan pengguna yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia.

Seluruh Tenaga Kerja Indonesia dapat memahami serta menyetujui penundaan pembayaran gaji oleh pihak perusahaan sampai dengan akhir bulan, dan akan segera menginformasikan kepada KDEI Taipei ika perusahaan tidak membayarkan gaji pada tanggal yang telah disepakati. Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei juga telah meminta BLA Taichung untuk membantu melakukan pengurusan permasalahan ini, antara lain dengan memindahkan Tenaga Kerja Indonesia yang baru beberapa bulan di tempatkan, untuk segera dilakukan pemindahan perusahaan. Sedangkan bagi perusahan, KDEI Taipei meminta agar BLA Taichung dapat memonitor pemenuhan seluruh hak Tenaga kerja Indonesia serta jika diperlukan segera memberikan sanksi keras kepada perusahaan .

Read more...

Kunjungan Kepala BNP2TKI ke Taiwan

Kepala BNP2TKI beserta delegasi melakukan kunjungan kerja ke Taiwan pada tanggal 24 s.d 26 Januari 2015.  Dalam kunjungannya, pada tanggal 25 Januari 2015, Kepala BNP2TKI melakukan pertemuan serta dialog dengan para TKI di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di Shelter KDEI Taoyuan untuk mewakili permasalahan TKI yang mengalami permasalahan serta ditampung sementara oleh KDEI Taipei, di kantor KDEI Taipei untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh perwakilan organisasi di Taiwan, dan untuk mengetahui kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai ABK maka pertemuan dilakukan di pelabuhan Ba Dao Zi, kota Keelung.

 

1.Dialog bersama TKI yang berada di Shelter KDEI kota Taoyuan

Pada kunjungannya ke shelter KDEI kota Taoyuan, Kepala BNP2TKI beserta delegasi bersama KDEI Taipei bertemu dengan 15 penghuni shelter. Selain 15 orang TKI yang tinggal di shelter terdapat satu orang bayi yang ditinggalkan oleh ibunya yang merupakan TKI yang berstatus kaburan. 

Selama di shelter dialog terkait dengan permasalahan yang mereka alami sehingga membuat mereka harus tinggal di shelter. Dari TKI, permasalahan yang paling banyak terjadi adalah tentang salah job yang mana TKI dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Selain permasalahan salah job, permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus human traficking yang mana TKI telah dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan juga ARC yang dipegang oleh majikan tidak pernah diurus, sehingga menyebabkan yang bersangkutan berstatus kaburan. 

Melihat kondisi tersebut, maka sangat perlu adanya pembinaan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja untuk lebih berani melaporkan jika terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh majikan, agency ataupun PPTKIS yang menyalahi aturan ketenagakerjaan. Selain itu perlu juga diajarkan kepada calon tenaga kerja untuk berhati-hati dalam pergaulan selama di Taiwan karena tradisi dan adat istiadat yang berbeda dengan Indonesia banyak membuat TKI khususnya TKW terjerat dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Hal terakhir yang disampaikan oleh kepala BNP2TKI adalah untuk tidak kabur seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, karena dengan kabur semua hak dan perlindungannya akan hilang, dan akan lebih baik jika ada masalah untuk segera melaporkan kepada pemerintah Taiwan atau kepada KDEI Taipei.

 

2.Dialog bersama TKI Dan Perwakilan Organisasi TKI di Kantor KDEI Taipei.

Setelah melakukan kunjungan dan berdialog dengan TKI yang berada di Shelter KDEI kota Taoyuan, acara pertemuan dilanjutkan di kantor KDEI Taipei. Di kantor KDEI dialog dilakukan bersama perwakilan organisasi di Taiwan. selain acara dialog, pada kesempatan yang sama Kepala BNP2TKI beserta delegasi juga melihat secara langsung kegiatan mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Taiwan yang sedang melakukan kegiatan seminar karya ilmiah.

Dalam dialog dengan perwakilan organisasi di Taiwan,  setiap perwakilan organisasi menyalurkan aspirasi dengan menanyakan permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Permasalahan utama yang disampaikan adalah mengenai jual beli job TKI formal yang masih berjalan di indonesia. Selain itu permasalahan lain yang disampaikan diantaranya adalah mengenai TKI yang masuk ke Taiwan bagaimana mereka mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian kerja dan juga perlindungan oleh pihak-pihat terkait jika TKI mengalami permasalahan. Permasalahan lain adalah mengenai hak libur dan dokumen yang tidak dibawa oleh yang bersangkutan padahal dokumen pribadi adalah hak dari TKI untuk membawanya dan tidak dibenarkan bahwa pihak majikan ataupun agency memegang ataupun menyimpan dokumen tersebut tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Masalah asuransi meninggal karena hilang dan tidak ditemukan, perhitungan pajak dan permasalahan direct hiring adalah permasalahan yang ditanyakan dalam diskusi tersebut. 

Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, Kepala BNP2TKI menjawab satu per satu permasalahan yang ditanyakan. Untuk masalah jual beli job, Kepala BNP2TKI menyampaikan bahwa akan memberlakukan penempatan dengan sistem Mandiri serta Re-Entry Direct Hiring untuk sektor Formal tahun 2015, yang mana saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terkait perlindungan bagi TKI serta teknis atau mekanisme legalisasi dokumen penempatannya. Terkait asuransi TKI meninggal karena hilang dan tidak ditemukan, untuk mendapatkan surat kematian tersebut biasanya membutuhkan waktu selama 7 (tujuh) tahun dari hari dimana korban dinyatakan hilang. Batasan tujuh tahun tersebut merujuk pada hukum internasional. Hukum di Taiwan berbeda dengan hukum di Indonesia dan untuk semua proses hukum yang terjadi pada TKI akan mengacu pada hukum di Taiwan, dan pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan intervensi terhadap hukum yang berlaku. Yang dapat dilakukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia adalah melakukan pendampingan terhadap semua proses hukum yang menimpa warga negara Indonesia. 

Untuk meningkatkan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia agar mempunyai ketrampilan khusus setelah kembali ke Indonesia, Kepala BNP2TKI menyampaikan bahwa program peningkatan ketrampilan kepada TKI akan terus dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KDEI Taipei yang sudah dilaksanakan akan terus berkesinambungan untuk menciptakan TKI yang terampil. 

Mengenai permasalahan biaya penempatan TKI, pada tanggal 9 Desember 2014 pemerintah Indonesia beserta pengusaha dalam hal ini PPTKIS dan agency beserta TKI melakukan sebuah pertemuan yang membahas mengenai komponen apa saja yang harus dibayarkan seperti paspor, VISA dan fee agency. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah masih menunggu waktu pencairan dana yang pada intinya semua beban biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada TKI. Permasalahan asuransi dan klaim asuransi saat ini sudah membaik. Hal tersebut karena ada tiga konsorsium asuransi yang melayani asuransi TKI sehingga sudah tidak ada lagi monopoli asuransi. Meskipun pelayanan asuransi sudah membaik dibandingkan dengan sebelumnya masih ada mekanisme asuransi yang harus diperbaiki. Hal ini menyangkut pemegang asuransi yang tidak melakukan klaim asuransi, diharapkan kedepannya jika pemegang kartu asuransi tidak pernah melakukan klaim asuransi maka pihak asuransi harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pemegang kartu asuransi.

Menanggapi penghapusan KTKLN yang masih ramai dibicarakan, Kepala BNP2TKI dalam dialog bersama perwakilan organisasi menyampaikan bahwa penghapusan KTKLN menyalahi aturan UU No. 13 Tahun 2003. Untuk menanggapi masalah tersebut bukan KTKLN yang harus dihapus tapi perbaikan sistem yang harus diperbaiki. Untuk TKI yang bekerja di Korea, KTKLN akan disatukan dengan atm bank sedangkan untuk TKI yang bekerja tidak di Korea maka kartu KTKLN akan menjadi satu dengan kartu asurani dan jika dalam pelaksanaannya masih ada penyalah gunaan kartu KTKLN maka dapat melaporkan ke BNP2TKI. 

 

Kepala BNP2TKI beserta delegasi melakukan kunjungan kerja ke Taiwan pada tanggal 24 s.d 26 Januari 2015.  Dalam kunjungannya, pada tanggal 25 Januari 2015, Kepala BNP2TKI melakukan pertemuan serta dialog dengan para TKI di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di Shelter KDEI Taoyuan untuk mewakili permasalahan TKI yang mengalami permasalahan serta ditampung sementara oleh KDEI Taipei, di kantor KDEI Taipei untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh perwakilan organisasi di Taiwan dan untuk mengetahui kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai ABK maka pertemuan dilakukan di pelabuhan Ba Dao Zi, kota Keelung.

 

3.Dialog bersama ABK Indonesia di Pelabuhan Ba Dao Zi, Kota Keelung.

Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disebut TKI adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri, mendapatkan upah dan mempunyai waktu yang jelas (ada periode waktu). Salah satu sektor yang diminati oleh TKI adalah sektor perikanan, dimana TKI bekerja sebagai ABK Pelaut Perikanan dan bekerja di laut dalam wilayah territorial Taiwan. Dilihat dari status ketenagakerjaannya, TKI ABK Pelaut perikanan termasuk tenaga kerja Sektor Formal dengan gaji di sektor formal yaitu 19.273 NT. Sampai dengan bulan November 2014 jumlah TKI di sektor perikanan di Taiwan ini berjumlah sekitar 8.765 orang. Lokasi TKI pelaut perikanan tersebar di beberapa wilayah di Taiwan, yaitu Keelung, Kaohsiung, Pingtung sampai dengan kepulauan  Penghu, hampir seluruh lokasi pelabuhan di Taiwan terdapat TKI perikanan Indonesia.

Namun demikian walaupun termasuk dalam sektor formal, permasalahan yang ditemui relative lebih banyak dibanding dengan TKI yang bekerja di manufaktur. Hal ini antara lain dikarenakan, rata-rata ABK pelaut perikanan ini bependidikan SLTP bahkan ada beberapa yang tidak lulus SD dan buta huruf. Sedangkan pekerjaan sebagai pelaut perikanan sangat keras sehingga diperlukan kedisiplinan dan pengetahuan dari tenaga kerjanya.

Selain itu, banyak ditemui para ABK Pelaut Perikanan yang direkrut melalui system LG, dimana para ABK ini biasanya berlayar di wilayah perairan Internasional. Permasalahan yang ditemui terkait TKI Pelaut Perikanan LG antara lain besaran gaji yang mereka terima lebih kecil dibanding dengan para ABK pelaut perikanan yang berlayar di wilayah Taiwan. Rata-rata gaji untuk ABK LG ini pada kisaran U$ 300 – 400 atau dalam mata uang Taiwan setara dengan 10.000 NT.

Perekrutan pelaut perikanan LG ini tidak tercatat di Kementerian perburuhan Taiwan, hal ini dikarenakan TKI direkrut di Indonesia dan langsung ditempatkan serta diperkerjakan di luar wilayah Taiwan, sementara kapal tempat mereka bekerja adalah kapal berbendera Taiwan. Karena penempatan awalnya tidak berada di wilayah Taiwan, maka secara otomatis dari sisi ketenagakerjaan tidak tercatat di KDEI Taipei maupun MOL (Kementerian Tenaga Kerja Taiwan) dan ini sangat menyulitkan apabila mereka menemui permasalahan.

Dalam pertemuan, Sekretaris KOMPIT, Sdri. Dwi Tantri dalam kapasitas mewakili puluhan TKI pelaut perikanan yang hadir dalam acara dimaksud, menyampaikan bahwa sering mendapatkan keluhan-keluhan dari temen-temen TKI Pelaut Perikanan, mereka juga menyatakan meminta tolong agar bagi penempatan TKI Pelaut Perikanan dapat ditertibkan cara perekrutannya dan ditingkatkan kesejahteraannya. Secara rinci Tantri menjelaskan bahwa secara umum TKI ABK di Taiwan bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas, waktu istirahat yang kurang, tidak layaknya akomodasi serta konsumsi yang disediakan oleh pemilik kapal, tidak adanya ganti rugi bagi TKI ABK atas kehilangan barang-barang pribadi, jika terjadi kecelakaan kapal tempat mereka bekerja dan banyak diantara mereka tidak dibayarkan gajinya oleh pemilik kapal, dikarenakan tidak berlayar karena faktor cuaca. Selain itu banyak dari TKI Pelaut Perikanan yang tidak bisa berenang karena mereka tidak dibekali BST/Basic Safety Training atau latihan dasar untuk bekerja di laut oleh PPTKIS yang ditempatkan, meminta agar KDEI Taipei bersama dengan Kepala BNP2TKI dapat segara menyelesaikan permasalahan - permasalahan ini".

Mendengar berbagai keluhan-keluhan tersebut, Kepala BNP2TKI merasa sangat prihatin dengan kondisi para TKI ABK di Taiwan yang saat ini sangat rentan exploitasi dan banyak masalah terutama terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sebelumnya di banyak kesempatan pertemuan baik dengan Kemenaker dan BNP2TKI, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei sering mengutarakan agar dilakukan perbaikan serta tata kelola penempatan bagi TKI Pelaut Perikanan yang ditempatkan di Taiwan. Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid berkomitmen sekembali dari lawatan ini, bersama dengan Kemenaker RI akan menindaklanjuti aspirasi temen-temen dengan berencana untuk melakukan moratorium selama 6 bulan guna melakukan pemebenahan secara keseluruhan terkait sistem penempatan TKI ABK pelaut perikanan. 

Tenaga Kerja Indonesia atau biasa disebut TKI adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri, mendapatkan upah dan mempunyai waktu yang jelas (ada periode waktu). Salah satu sektor yang diminati oleh TKI adalah sektor perikanan, dimana TKI bekerja sebagai ABK Pelaut Perikanan dan bekerja di laut dalam wilayah teritorial Taiwan. Dilihat dari status ketenagakerjaannya, TKI ABK Pelaut perikanan termasuk tenaga kerja Sektor Formal dengan gaji di sektor formal yaitu 19.273 NT. Sampai dengan bulan November 2014 jumlah TKI di sektor perikanan di Taiwan ini berjumlah sekitar 8.765 orang. Lokasi TKI pelaut perikanan tersebar di beberapa wilayah di Taiwan, yaitu Keelung, Kaohsiung, Pingtung sampai dengan kepulauan Penghu, hampir seluruh lokasi pelabuhan di Taiwan terdapat TKI perikanan Indonesia.

Namun demikian walaupun termasuk dalam sektor formal, permasalahan yang ditemui relatif lebih banyak dibanding dengan TKI yang bekerja di manufaktur. Hal ini antara lain dikarenakan, rata-rata ABK pelaut perikanan ini bependidikan SLTP bahkan ada beberapa yang tidak lulus SD dan buta huruf. Sedangkan pekerjaan sebagai pelaut perikanan sangat keras sehingga diperlukan kedisiplinan dan pengetahuan dari tenaga kerjanya.

Selain itu, banyak ditemui para ABK Pelaut Perikanan yang direkrut melalui system LG, dimana para ABK ini biasanya berlayar di wilayah perairan Internasional. Permasalahan yang ditemui terkait TKI Pelaut Perikanan LG antara lain besaran gaji yang mereka terima lebih kecil dibanding dengan para ABK pelaut perikanan yang berlayar di wilayah Taiwan. Rata-rata gaji untuk ABK LG ini pada kisaran U$ 300 – 400 atau dalam mata uang Taiwan setara dengan 10.000 NT.

Perekrutan pelaut perikanan LG ini tidak tercatat di Kementerian perburuhan Taiwan, hal ini dikarenakan TKI direkrut di Indonesia dan langsung ditempatkan serta diperkerjakan di luar wilayah Taiwan, sementara kapal tempat mereka bekerja adalah kapal berbendera Taiwan. Karena penempatan awalnya tidak berada di wilayah Taiwan, maka secara otomatis dari sisi ketenagakerjaan tidak tercatat di KDEI Taipei maupun MOL (Kementerian Tenaga Kerja Taiwan) dan ini sangat menyulitkan apabila mereka menemui permasalahan.

Dalam pertemuan, Sekretaris KOMPIT, Sdri. Dwi Tantri dalam kapasitas mewakili puluhan TKI pelaut perikanan yang hadir dalam acara dimaksud, menyampaikan bahwa sering mendapatkan keluhan-keluhan dari teman-teman TKI Pelaut Perikanan, mereka juga meminta tolong agar penempatan TKI Pelaut Perikanan dapat ditertibkan cara perekrutannya dan ditingkatkan kesejahteraannya. Secara rinci Tantri menjelaskan bahwa secara umum TKI ABK di Taiwan bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas, waktu istirahat yang kurang, tidak layaknya akomodasi serta konsumsi yang disediakan oleh pemilik kapal, tidak adanya ganti rugi bagi TKI ABK atas kehilangan barang-barang pribadi, jika terjadi kecelakaan kapal tempat mereka bekerja dan banyak diantara mereka tidak dibayarkan gajinya oleh pemilik kapal, dikarenakan tidak berlayar karena faktor cuaca. Selain itu banyak dari TKI Pelaut Perikanan yang tidak bisa berenang karena mereka tidak dibekali BST/Basic Safety Training atau latihan dasar untuk bekerja di laut oleh PPTKIS yang ditempatkan, meminta agar KDEI Taipei bersama dengan Kepala BNP2TKI dapat segara menyelesaikan permasalahan - permasalahan ini".

Mendengar berbagai keluhan-keluhan tersebut, Kepala BNP2TKI merasa sangat prihatin dengan kondisi para TKI ABK di Taiwan yang saat ini sangat rentan eksploitasi dan banyak masalah terutama terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sebelumnya di banyak kesempatan pertemuan baik dengan Kemenaker dan BNP2TKI, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei sering mengutarakan agar dilakukan perbaikan serta tata kelola penempatan bagi TKI Pelaut Perikanan yang ditempatkan di Taiwan. Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid berkomitmen sekembali dari lawatan ini, bersama dengan Kemenaker RI akan menindaklanjuti aspirasi temen-temen dengan berencana untuk melakukan moratorium selama 6 bulan guna melakukan pemebenahan secara keseluruhan terkait sistem penempatan TKI ABK pelaut perikanan.

Read more...

Monitoring TKI Bidang Konstruksi pada Proyek Tunnel Suhua Highway Jalur 9

Dalam rangka melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, melakukan monitoring keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini sedang mengerjakan proyek konstruksi pembangunan Tunnel Construction For Provincial Highway Jalur 9 di Suhua. Yang dikerjakan oleh perusahaan Kunsing Engineering Corporation, salah satu perusahaan konstruksi ternama di Taiwan. Proyek ini memperkerjakan TKI sebanyak 159 orang, untuk melakukan pekerjaan pengkawatan kerangka besi (Rebar) dan penyusunan/pemasangan papan cetak beton.

Dalam kegiatan monitoring ini dilakukan pembicaraan antara Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei dengan perwakilan TKI, dari hasil pembicaraan yang dilakukan, perwakilan TKI menyatakan bahwa pihak perusahaan sangat memperhatikan keselamatan kerja dari TKI. Selain itu para TKI juga menyatakan bahwa selama bekerja tidak pernah ada permasalahan terkait gaji, perhitungan lembur serta hak lainnya yang diterima TKI.  Perwakilan TKI juga menyatakan harapan untuk dapat dilakukan perpanjangan masa kerja, saat kontrak kerja selama 3 tahun telah habis. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan masa pengerjaan proyek yang telah disetujui pemerintah Taiwan.

Kepada perwakilan TKI, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei juga menyampaikan jika terjadi disharmoni/permasalahan dengan perusahaan, diharapkan dapat diselesaikan secara baik dan KDEI Taipei siap untuk menjembatani penyelesaian permasalahan yang timbul. 

Dari pembicaraan dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan menyatakan kepuasannya dengan hasil kerja dari TKI, contoh konkret dari kepuasan perusahaan, sampai dengan saat ini pihak perusahaan selalu dapat selalu memenuhi target capaian pengerjaan proyek.

Kepada Pihak perusahaan, Kabid Ketenagakerjaan KDEI Taipei menyampaikan agar pihak perusahaan memandang TKI sebagai aset dari perusahaan dan selalu memperhatikan keselamatan serta hak-hak TKI selama mereka bekerja.

Read more...

Pelatihan Pembuatan Cenchu Naicha bagi TKI

Dalam rangka melakukan Pembinaan/Exit Program bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, KDEI di Taipei telah menyelenggarakan pelatihan pembuatan makanan/minuman olahan Chen Chu Nai Cha bagi TKI pada tanggal 18 Januari 2014 dengan bertempat di Caffé Dining Yang di Taipei dan diikuti oleh 25 orang, dimana jumlah tersebut melebihi dari kapasitas pelatihan yang seharusnya sebanyak 20 orang.

Adapun sebagai tenaga instruktur adalah Mr. Yang,  yang merupakan pemilik Dinning Yang Café, yang merupakan instruktur berpengalaman dalam melakukan pelatihan pengolahan minuman Chen Chu Nai Cha. 

Seluruh peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan ini telah memahami bahasa mandarin, sehingga pengajar lebih banyak menggunakan bahasa mandarin dalam penyampaian materi.

Materi pelatihan yang diberikan adalah materi pembuatan Chen Chu Nai Cha serta minuman ringan lainnya yang hampir keseluruhan bahan dasarnya terdapat di Indonesia. 

Pelatihan seperti ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan akan menjadi agenda regular tahunan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan KDEI di Taipei. Dengan adanya Pembinaan/Exit Program ini diharapkan TKI yang berpartisipasi dapat melanjutkan serta mengembangkan keterampilan Chen Chu Nai Cha yang dimilikinya sebagai modal dalam berwirausaha bagi TKI pasca kembali ke daerah asalnya.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

TAUTAN LAIN

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd