Menu

Ketenagakerjaan (148)

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

Benahi Tata Kelola Penempatan ABK LG, KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan dengan COA

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri terkait Bidang Ketenagakerjaan dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI menyambangi Fishery Agency COA, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan ABK LG.

KDEI Taipei kerap mendapatkan laporan pengaduan tentang permasalahan ABK LG Sektor Perikanan. Prosedur penempatan ABK LG tersebut tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa permasalahan utama antara lain TKI meninggal, gaji tidak lunas, ekploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya. Saat ini penempatan ABK LG tersebut sulit dihentikan dan permasalahan terus muncul.

Sebagai informasi bahwa ABK LG adalah ABK yang bekerja secara non prosedural dengan menggunakan surat jaminan (letter of guarantee), berlayar di perairan internasional pada kapal berbendera Taiwan, umumnya berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, tidak tercatat pada Kemenaker, BNP2TKI, KDEI di Taipei maupun pada pemerintah Taiwan, gaji rendah, rentan eksploitasi, serta tidak ada jaminan terhadap hak-hak pekerja. Pada saat pengajuan permohonan paspor, pemohon yang diduga akan menjadi ABK LG selain melampirkan persyaratan pokok, juga menyertakan dokumen rekomendasi berupa job order dan buku pelaut.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada ABK LG Sektor Perikanan tersebut, dipandang perlu adanya tata kelola penempatan yang lebih baik. Atas dasar inilah sehingga sangat mendesak untuk kembali dilakukan pertemuan dengan pihak COA.

Dalam pertemuan di COA tersebut delegasi Pemri dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei, Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk pembahasan tata kelola penempatan ABK LG yang selama ini sangat rentan dan belum ada kehadiran pemerintah dalam mekanisme penempatan pada jabatan tersebut.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak COA agar memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Saat ini perekrutan ABK LG hanya diketahui oleh pihak Council of Agriculture (CoA) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan (Fishery Agency), tanpa adanya persetujuan penempatan dari pihak Ministry of Labor (MoL) maupun perwakilan negara asal dari ABK LG. 

Akibatnya, saat ini terjadi adanya beberapa perbedaan standar antara MoL dan CoA, antara lain perbedaan besaran penghasilan antara ABK LG dengan ABK yang bekerja di wilayah teritorial Taiwan. Saat ini besaran gaji ABK LG hanya sekitar USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) dan seringkali jumlah yang diterima oleh ABK LG lebih kecil. Sedangkan gaji ABK di wilayah teritorial mencapai NTD.21.009,- (dua puluh satu ribu Sembilan Taiwan Dollar) atau setara dengan USD.700,- (tujuh ratus US Dollar). 

Selain itu, jika terjadi permasalahan dengan ABK LG, pihak perwakilan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaiannya. 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap ABK LG Indonesia, pihak Indonesia mengharapkan agar perekrutan ABK LG dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan pihak perwakilan negara dalam hal ini KDEI Taipei. Dengan adanya endorsment Perjanjian Kerja Laut pada KDEI Taipei akan lebih memudahkan dalam memonitor penempatan ABK LG, serta memonitor agensi yang diberikan izin untuk merekrut ABK LG tersebut. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam online sistem yang dapat diintegrasikan. Selain itu perlunya standarisasi dokumen dan kualifikasi dari masing-masing ABK LG yang akan ditempatkan.

Menanggapi permintaan dari Delegasi Pemri, pihak COA menyampaikan bahwa pada dasarnya menyambut baik dengan upaya perlindungan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Taiwan terkait dengan mekanisme pengaturan ABK yang bekerja pada kapal Taiwan guna mewujudkan tata kelola penempatan ABK LG yang baik dan terlindungi. Selanjutnya pihak COA terlebih dahulu akan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk mewujudkan kerjasama dengan KDEI Taipei dalam endorsement Perjanjian Kerja Laut khususnya.

Menyikapi disparitas upah yang berbeda jauh, pihak COA menyebutkan bahwa ABK LG dengan upah USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) memang tergolong rendah, namun hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibanding dengan ABK yang bekerja dalam wilayah teritorial, namun diakui sistem pembagian hasil tangkap belum transparan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan ABK LG. Selain itu penempatan ABK LG tidak dipungut biaya kepada pekerja namun ditanggung oleh majikan.

Sebagai informasi bahwa Taiwan telah mengeluarkan produk hukum untuk perlindungan ABK LG yang telah diberlakukan sejak 20 Januari 2017 lalu. 

Peraturan tersebut adalah Act For Distant Water Fisheries efektif berlaku sejak 20 Januari 2017. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak pekerja pelaut perikanan (ABK/Nelayan) yang bekerja pada kapal Taiwan, yang turunannya dijelaskan detil dalam Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members.

Beberapa hal yag diatur antara lain peraturan terkait dengan kualifikasi ABK, kondisi yang diperkenankan, dokumen persyaratan, hak dan kewajiban antara pengguna dan ABK, isi kontrak, ketentuan untuk persetujuan agensi, jangka waktu, tanggung jawab manajemen, jumlah tertentu, dan persyaratan lainnya.

Read more...

Memastikan Tambahan Penghasilan ABK, KDEI Taipei Bersama Delegasi Pemri Sidak ke Pelabuhan Keelung

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Senin, 2 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI melakukan kunjungan ke salah satu pelabuhan di Keelung yakni di Patoco.

Dalam sidak tersebut delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Dalam kunjungan ini menemui dan diskusi dengan ABK di pelabuhan tersebut, diperoleh beberapa informasi bahwa terkait dengan tambahan penghasilan sebesar NT$ 3.000,- (tiga ribu New Taiwan Dollar), dan NT$ 5.000,- (lima ribu New Taiwan Dollar), bahwasanya masih ada sebagian majikan yang tidak membayarkan pendapatan tersebut. Pada saat yang sama delegasi meminta kepada agensi agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Disampaikan juga bahwa bagi agensi maupun majikan yang mengabaikan hak ABK Nelayan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kunjungan yang dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini mendapatkan respons yang positif dari ABK Nelayan yang hadir.

KDEI Taipei kerap mensosialisasikan seputar hak-hak yang perlu perlu diketahui oleh ABK Nelayan diantaranya penghasilan tambahan yakni :

1. bagi TKI Nelayan yang berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 25% gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 25 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 5,000

2. bagi TKI Nelayan yang Non atau tidak berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 15 % gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 15 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 3,000

Penghasilan tambahan tersebut terpisah  dengan bonus hasil pancing. Merujuk Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja bahwa Bonus hasil pancingan Long Line Fishing adalah merujuk pada hasil kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini bersifat tidak wajib namun tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara majikan dan TKI.

Penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan humao untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Sebagai tambahan informasi bahwa Penempatan TKI Nelayan di Wilayah teritorial Taiwan pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015, dengan beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan gaji tersebut.

Pertimbangannya adalah karena resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat, oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, disepakati adanya gaji tambahan minimal 3.000 (bagi TKI baru) serta 5.000 (bagi TKI yang telah berpengalaman), serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

Read more...

KDEI Taipei hadir dalam FGD Pengembangan Portal Perlindungan WNI Guna Peningkatan Perlindungan WNI di Taiwan

Depok, KDEI (07/10/17). Perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu peran yang diemban oleh perwakilan RI di luar negeri.  Berbagai inovasi terus digalakkan, salah satunya adalah adanya berbagai Portal Sistem Informasi yang sudah dibangun oleh masing-masing perwakilan dengan kekhasan sesuai dengan karakteristik perwakilan. Keberagaman sistem tersebut sebagai tool penting pada masing-masing perwakilan dalam pelayanan terhadap WNI. 

Guna menghadirkan satu sistem yang terintegrasi dan terdistribusi, Kemlu mengadakan kegiatan Pemutakhiran Rancangan Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri. Portal ini merupakan implementasi kebijakan one data policy yang dicanangkan pemerintah guna mewujudkan adanya  sistem pendatan WNI di luar negeri yang terintegrasi dan dijadikan rujukan data nasional. Pembangunan portal ini dengan penyempurnaan mekanisme pendataan WNI di luar negeri yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional yang dikelola oleh aplikasi SIAK Kemendagri. Nantinya, portal ini juga akan mengintegrasikan semua aplikasi yang digunakan dalam pelayanan kepada WNI di luar negeri yakni  SIMKIM, dan SISKOTKLN.

Benefit utama dengan portal tersebut adalah tersedinya portal yang terstandarisasi, terintegrasi dan terdistribusi yang memuat pelaporan diri, pelayanan, pengaduan, serta informasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terus meningkatkan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, sebagai bentuk kehadiran negara.

Dalam acara ini KDEI Taipei menyampaikan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap pelayanan WNI, ketenagakerjaan, kekonsuleran, dan keimigrasian serta masukan untuk pengembangan portal tersebut. 

Acara ini berlangsung sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017, turut dihadiri Perwakilan RI dari luar negeri lainnya. 

 

 

Read more...

KDEI Taipei  dan BNP2TKI Hadir dalam Pembinaan TKI di Chiayi

 Chiayi, BNP2TKI (05/10/17) KDEI di Taipei hadir dalam acara Tasyakuran yang digagas oleh Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Khusus Taiwan atau yang biasa dikenal dengan PSHT Taiwan, Minggu (01/10/17).

Salam khas organisasi yakni "Salam Persaudaraan", menggema mengawali sambutan dari Pengurus Pusat PSHT yang datang dari Madiun.

Acara silaturahmi ini dalam pengesahan warga baru PSHT sebanyak 126 orang. Acara ini turut dihadiri TKI sebanyak  ±1000 orang yang terdiri dari warga PSHT, pengurus organisasi TKI yang lain serta WNI dari berbagai penjuru di Taiwan.

Melalui acara ini, R. Wisantoro, selaku Direktur Mediasi dan Advokasi menyampaikan  himbauan seputar perlindungan dan pembinaan TKI di Taiwan. 

“Kegiatan ini selain bermanfaat untuk menjaga nama baik Indonesia, juga sebagai wadah dalam melestarikan budaya bangsa di Taiwan. Diharapkan juga kepada seluruh warga agar tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Taiwan, serta aktif dalam berbagai kegiatan positif dan tentunya agar mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini KDEI Taipei”, ujarnya.

Di akhir sambutannya, beliau juga turut perform seni bela diri dihadapan hadirin, serta atraksi memukau dari kesenian reog Ponorogo.

Kadir, selaku Asisten Senior Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei juga menegaskan kembali akan pentingnya peranan organisasi dalam berkontribusi membantu upaya perlindungan WNI/TKI di Taiwan. Beberapa informasi seputar hukum di Taiwan turut disampaikan mengingat selama ini antar organisasi di Taiwan rentan dari pertikaian.

“Dengan adanya warga baru ini maupun warga yang sudah lama, diharapkan dapat menjadi mitra KDEI Taipei dalam perlindungan TKI di Taiwan, minimal dapat membantu menyampaikan ke KDEI Taipei bila ada rekannya yang mengalami permasalahan, serta dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang sudah ada di Taiwan. Melalui kebersamaan kita ini mari kita galakkan semangat untuk saling mengingatkan bila ada teman dekat yang barangkali berpotensi bertindak melanggar norma atau ketentuan hukum di Taiwan”, tambahnya.

Melalui acara ini diharapkan terbangunnya kebersamaan dan solidaritas dari anggota organisasi tersebut guna menjalin kekompakan, persatuan dan kesatuan di Taiwan, sehingga tujuan utama bekerja di Taiwan dapat tercapai serta menghindari pertikaian yang mencoreng nama baik Indonesia di Taiwan.Kegiatan ini juga menjadi moment yang penting untuk mempersatukan berbagai organisasi TKI dalam satu bingkai persatuan dan kesatuan atas nama Indonesia. 

 

Read more...

KDEI Taipei Bersama Kemnaker dan BNP2TKI Gelar Pertemuan dengan Asosiasi Agensi dan PPTKIS

Taipei – KDEI Taipei bersama Kemnaker dan BNP2TKI menggelar pertemuan dengan Asosiasi Agensi dan PPTKIS. Pertemuan diadakan untuk membahas sejumlah permasalahan aktual terkait ketenagakerjaan. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto bersama delegasi, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro bersama delegasi, perwakilan Asosiasi Agensi Taiwan dan Asosiasi PPTKIS.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei Robert J. Bintaryo menyampaikan, sampai dengan bulan Agustus 2017, tercatat 256.342 TKI bekerja di Taiwan. Permasalahan TKI pun tercatat cukup tinggi, di mana sampai dengan awal Oktober 2017 terdata sebanyak 1.282 pengaduan kasus. Munculnya berbagai kasus ketenagakerjaan ini dipicu oleh berbagai hal, yaitu oleh TKI sendiri, peran pihak-pihak yang belum optimal, faktor kebijakan, dsb.

“Untuk mereduksi dan mencari solusi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, kami mengharapkan dalam pertemuan penting ini kita dapat menyelesaikan berbagai isu ketenagakerjaan khususnya terkait penempatan TKI sektor formal. Status saat ini adalah pembenahan sementara atau belum dibuka sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai Surat Edaraan dari Pusat,” tandas Kepala KDEI Taipei Robert J Bintaryo saat memberi sambutan di hadapan hadirin di Victoria Hotel, Taipei, (03/10/2017)..

Kepala KDEI Taipei mengharapkan, terkait isu jual beli job, diharapkan adanya titik terang dan win-win solution yang disepakati oleh asosiasi agensi dan asosiasi PPTKIS. “Tentunya tidak memberatkan TKI dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik di Taiwan dan Indonesia,” tegasnya.

Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto mengingatkan pentingnya pembekalan bagi para TKI sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan. Hal ini dinilainya juga cukup signifikan dalam mencegah permasalahan TKI.

Sementara itu, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro menyampaikan, bahwa ada sejumlah hal yang cukup krusial untuk didiskusikan dalam pertemuan tersebut. “Selain jual beli job, permasalahan perpanjangan kontrak tanpa pulang, kenaikan gaji TKI sektor domestik, serta over charging,” tuturnya. (*)




Read more...

Galakkan Program Pemberdayaan TKI di Taiwan, KDEI Taipei gandeng BNI

Taipei, KDEI (02/10/17) — Memperingati hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017 tahun ini, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbktelah menyelenggarakan kegiatan program pemberdayaan TKI di Taiwan. Puncak dari rangkaian kegiatan pemberdayaan dimaksud telah dilakukan pada hari Minggu 1 Oktober 2017 yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara KDEI Taipei dengan BNI tentang Layanan Jasa Perbankan bagi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, serta ditandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia sekaligus Penerbitan Kartu Pekerja Indonesia (KPI) guna merealisasikan Nota Kesepahaman dimaksud.

Penanda tanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei dengan Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI Bapak Herry Sudarmanto, Bapak Agusdin Subiantoro selaku Deputi Penempatan BNP2TKI dan Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan.

Rangkaian kegiatan Pemberdayaan TKI tersebut diawali dengan Sosialisasi Program dengan pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI,BPJS Ketenagakerjaan dan BNI yang dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan TKIyang ada di Taiwan.  

Dalam pemaparannya, BapakHerry Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan beberapa program yang sedang dan akan dilakukan oleh Kementerian untuk masyarakat khususnya TKI yang dimulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Salah satu program yang disampaikan adalah Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang saat ini telah diimplementasikan di 120 Desa Kantong TKI di Indonesia. Semetara itu, Dari BNP2TKI yang disampaikan oleh Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan memaparkan upaya terobosan BNP2TKI untuk mendekatkan pelayanan penempatan dan perlindungan di masing-masing daerah asal TKI melalui program LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu), sehingga kedepannya, apabila TKI akan berangkat ke luar negeri, tidak perlu harus ke Jakarta tetapi dapat diberangkatkan langsung dari daerah asalnya. Disampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), BNP2TKI pun telah bekerja sama dengan BNI guna dapat menyampaikan materi terkait literasi keuangan dan pemberdayaan TKI.

Dalam kesempatan itu, Bapak Ilyas Lubis Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan program perlindungan TKIsetelah dilakukan  transformasi sistem asuransi untuk TKI yang semula dikelola oleh Konsorsium Asuransi ke Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga TKI akan lebih banyak mendapatkan manfaat jika mengalami kecelakaan kerja, mulai sebelum berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Ibu Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI, dalam sosialisasinya menyampaikan kembali peran dankomitmen BNI untuk selalu peduli dan mensukseskan Program Pemerintah diantaranya dengan memberikan pelayanan perbankan secara menyeluruh kepada para TKIdi luar negeri baik yang akan berangkat ke negara tujuan, saat di luar negeri maupun setelah pulang kembali ke tanah air. Bentuk kerjasama tersebut meliputi peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan TKImelalui pelatihan bahasa asing, wirausaha, pengembangan jaringan dan akses pembiayaan atau modal kerja. Selain itu, BNI juga akan melakukan pendampingan bidang usaha serta pengembangan kreatifitas bagi TKI yang akan pulang ke tanah air. 

“Kegiatan ini terasa istimewa, karena dilakukan dengan melibatkan beberapa lembagapemerintah yang terkait dengan  TKI di luar negeri yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BUMN Perbankan yaitu BNI, dengan satu tujuan yang sama untuk memberikan kemudahan bagi TKI dalam mengakses kebutuhan informasi ketenagakerjaan dan kemudahan melakukan transaksi keuangan selama di Taiwan, hal ini sekaligus sebagai perwujudan dukungan dalam menggalakkan program Inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.” Demikian disampaikan oleh bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei.

Pada sore harinya, pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan BNI beserta anggota delegasi mengunjungi Pelatihan Keterampilan TKI (Exit Program) yang telah terlebih dahulu telah dimulai oleh KDEI Taipei. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing pembicara menyampaikan kembali materi terkait pemberdayaan TKI. 

Sebagai informasi bahwa KDEI Taipei pada tahun ini menyelenggarakan dua pelatihan dengan durasi selama 10 sesi pertemuan yakni pelatihan baking (kue/snack khas Taiwan dan negara lainnya) serta pelatihan e-commerce(bisnis online). Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali TKI dengan keterampilan yang berguna yang dapat diterapkan setelah kembali ke Indonesia. Dalam kesempatan ini, pihak BNI menyampaikan bahwa dapat mendukung untuk kelanjutan program pemberdayaan yang telah dimulai tersebut, antara lain akses permodalan maupun channeling marketing untuk pemasaran produk, serta jika memungkinkan dapat dibuatkan portal khusus. Acara ini mendapat respon yang positif dari peserta yang berjumlah sekitar 40 orang.

Di akhir acara, Ibu Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI berjanji akan memberikan paket tabungan kepada 10 orang peserta pelatihan terbaik sebagai bentuk apresiasi bagi para TKI yang menjadi peserta pelatihan pemberdayaan TKI tersebut.

 

Read more...

Kepala KDEI Taipei menghadiri Tabligh Akbar “Milad ke-3 Forum Pahlawan Devisa Yayasan Hidayatul Jannah" di TMS

 

Kepala KDEI Taipei, Robert James Bintaryo didampingi oleh Kepala Bidang tenaga Kerja, Devriel Sogya menghadiri Tabligh Akbar “ Milad ke -3 Forum Pahlawan Devisa Yayasan Hidayatul Jannah” di Taipei Main Station pada tanggal 17 September 2017.  

Tabligh Akbar dalam rangka Milad ke-3 Forum PDYHJ di hadiri oleh  Ust. Taufiqurrahman atau yg dikenal juga sebagai ustadz pantun serta perwakilan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama (PCI NU), Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan Majelis Taklim Yasin Taipei (MTYT).

Pada sambutan yang diberikan, Kepala KDEI Taipei, berpesan agar para TKI untuk selalu bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, menjauhi narkoba dan bujukan untuk kabur dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Karena dengan menjadi TKI kaburan akan sangat merugikan dan membahayakan bagi TKI itu sendiri.

Read more...

19 TKI Mendapat Predikat TKA Teladan dari Pemerintah Taiwan

Walikota Taoyuan, Cheng Wen Tsan memberikan penghargaan Tenaga Kerja Asing (TKA)Teladan kepada 19 TKA Indonesia bertempat di Gedung Center for Women of Taoyuan City. (10/9)

Acara penyerahan penganugerahan kepada TKA Teladan diadakan untuk mendukung TKA yang telah bekerja keras dan tekun di Taiwan. Pemilihan TKA Teladan yang direkomendasikan oleh majikan atau organisasi untuk pemilihan TKA teladan terbagi atas sektor formal seperti industri dan sektor informal seperti asisten rumah tangga dan perawat orang sakit.

Dari 20 penghargaan TKA Teladan yg diberikan oleh Pemerintah kota Touyuan, tenaga kerja Indonesia berhasil merebut 19 penghargaan. 

Pada pemberian penghargaan ini juga dihadiri oleh Dirjen BLA Taoyuan, Wang An Bang dan juga perwakilan negara negara asing yang menempatkan tenaga kerjanya di Taiwan.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

TAUTAN LAIN

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

Our website is protected by DMC Firewall!